 |
| ILUSTRASI-PRESIDEN JOKO WIDODO |
Oleh : Jakasim Purba Girsang
Jambi, SJB-Pada Bulan Agustus 2018 mendatang, Suara rakyat akan menentukan calon Presiden RI, yang berkualitas dan seorang Negarawan yang akan berlangsung bulan April 2019, Masa pendaftaran dimulai bulan Agustus 2018. Diharapkan pada Pilpres bulan April 2019 mendatang, agar masyarakat memberikan hak suaranya sesuai dengan hatinurani.
Akhir akhir ini, banyak elit Politik untuk merebut Pemimpin mengatasnamakan rakyat, sedangkan Rakyat yang tinggal di Kecamatan, dan Desa Desa jarang dikunjungi para elit Politik, ternyata hanya batas Kotamadya atau Kabupaten, sementara rakyat di Kecamatan, dan Desa desa, jarang dikunjungi para elit Politik, hanya saja kalau kita melihat Komentar. para elit Politik banyak mengatasnamakan Rakyat.
Sebagai Contoh yang dilakukan Presiden RI Ir.Joko Widodo, mengawali Pembangunan Insprastruktur dari Desa Terpencil, seperti Papua adalah merupakan bahan pemahaman, jika memilih calon Pemimpin kita nantinya, jangan hanya menyalahkan tanpa data, dan marilah kita memberikan contoh yang baik terhadap rakyat, agar tidak terjadi pembohongan Publik.
Dari hasil Pengamatan Ketua Yayasan Mayang Jambi, Jakasim Purba Girsang, sudah saatnya kita melakukan perobahan untuk membentuk kepemimpinan yang transparan, dan keterbukaan ke Publik, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak sempurna, mari kita bangun Kebersamaan, serta memahammi kebutuhan Rakyat, agar Rakyat makmur dan Sejahtera.
Rakyat membutuhkan Pemimpin yang peduli dengan kebutuhan Rakyat dan Kehidupan, Hal tersebut terlihat hanya semasa kepemimpinan Presiden ke. tujuh yaitu Bapak Ir. Joko.Widodo, yang merakyat selama kepemimpinannya menjelang lima tahun, kini rakyat sudah merasakan, pelayanan dan kepemimpinannya, dan diharapkan pada tahun 2019, akan kembali memimpin Negara Republik Indonesia.
Rakyat, saat ini sudah merekam jejak elit Politik, serta Rakyat sudah dapat memberikan suaranya memilih Pemimpin yang berkualitas dan merakyat, Dan Rakyat tidak terpancing lagi dengan Janji janji, Karena Janji itu hanya disaat membutuhkan suaranya, Setelah terpilih biasanya sering terlupakan. Bahkan sesudah memegang Kekuasaan sudah berobah.
Sebaiknya. Kalangan Pejabat atau Pemegang Kekuasaan agar membangun Budaya malu, agar jangan terjadi OTT KPK, Kita sudah bosan membaca di beberapa Media, atau Media Telivisi menggunakan Rompi Tahanan KPK, antara lain Korupsi, Gratipikasi, serta kongkalikong dengan Oknum Anggota DPRI,DPRD, disaat ketok Palu anggaran, sehingga tercipta Uang Ketok. akhirnya terjerat OTT KPK.
Harapan Rakyat, sewajarnya diumumkan Ke Publik berapa Total hasil Tangkapan KPK secara terbuka, dan Transparan, Diharapkan hasil Korupsi dan OTT, serta Gratipikasi diumumkan secara terbuka, karena yang di Korupsi itu adalah berasal dari Rakyat membayar Pajak.Sebagai contoh di Jambi, terjadi OTT terhadap Gubernur Zumi Zola, bersama Sekda Erwan Malik, Asisten III Syarifuddin, dan PLT Kadis PUPN Arfan, serta anggota DPRD Supriyono, sementara yang lainnya belum ada Proses, kini dipertanyakan, Proses hukumnya.
Baru baru ini, muncul lagi OTT di Aceh setelah Pilkada serentak. menambah tahanan KPK, hal ini menjadi catatan Rakyat untuk menentukan pilihannya, hindari memilih para Koruptor, Pilihlah yang bersih dan mempunyai Kenegarawan, serta yang berpihak kepada Rakyat, Kemudian sebagai contoh untuk Membuat E.KTP saja sudah di Korupsi, sementara KTP adalah Kebutuhan Rakyat sebagai Indetitas, Hal ini perlu menjadi perhatian Rakyat jika menentukan Pilihannya.
Semoga Pilpres 2019, berhasil memilih Pemimpin yang berkualitas. Harapan Rakyat.(Penulis Adalah Pimred SJB)
