Pemerintah Diharapkan Jamin Hak Beribadah Warga Negara

Penyegelan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi di kawasan RT 07, Kenali Besar, Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis 27 September 2018. Selain GSJA, Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan dan Huria Kristen Indonesia (HKI) di lokasi itu juga disegel. Penyegelan gereja dilakukan dengan alasan tidak memiliki izin. ( Foto: Dok Jampos)

Tiga gereja di Jambi disegel karena tidak memiliki IMB. Pemkot Jambi diminta membantu pihak gereja melengkapi persyaratan IMB.

Jambi, SJB-Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jambi, Edi Purwanto berharap pemerintah dapat menjamin hak setiap warga negara melaksanakan beribadah. Hal itu disampaikan Eddy menyusul penyegelan tiga gereja yang dilakukan Pemerintah Kota (pemkot) Jambi.

Untuk diketahui, ketiga gereja yang disegel yaitu Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, dan Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo.

Edi menyatakan, jika alasan penyegelan karena tidak adanya izin mendirikan bangunan (IMB), maka Pemkot Jambi harus membuka ruang. Membantu pihak gereja melengkapi persyaratan IMB.

"Sebaiknya pemerintah mencarikan solusi agar saudara-saudara kita umat Kristiani bisa beribadah, apalagi besok hari Minggu, hari peribadatan bagi umat Kristiani," kata Eddy dalam keterangan persnya, Sabtu (29/9/2018).

Mantan Wakil Ketua DPRD Jambi itu mengungkapkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Kapolda, anggota fraksi, dan perwakilan Pemkot Jambi. Tujuannya, untuk mendapatkan solusi cepat dari penyegelan tiga gereja. Komunikasi juga dilakukan dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk mendapat dukungan agar masalah penyegelan tidak berlarut-larut.

"Pemerintah pasti menjamin kebebasan warga negara beribadah. Kami yakin akan segera ada solusinya," ucap Eddy optimistis.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah menyampaikan keprihatinannya terkait penyegelan tiga gereja di Jambi. Berdasarkan laporan yang diterima PGI, ketiga gereja itu sudah sejak lama mengajukan IMB namun terkendala faktor di luar kemampuan. Akhirnya, IMB tak kunjung terbit.

PGI juga prihatin jika penyegelan dan pelarangan ibadah di gereja terjadi hanya karena tekanan dari massa yang dimobilisasi. PGI mengingatkan kebebasan beribadah adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1.

"PGI menyatakan keprihatinan yang mendalam karena Pemerintah setempat yang seharusnya berfungsi untuk memfasilitasi umat beribadah, apa pun agamanya, malah terlibat dalam upaya penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja tersebut," demikian pernyataan tertulis PGI.(SJB-Srg) 

Atal Depari Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat, Ilham Bintang Jabat Ketua DK

Ilham Bintang (kiri) Ketua DK PWI Pusat periode 2018-2023 dan Atal S Depari (kanan) terpilih sebagai ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2108-2023. Lampost.co/Iskandar Zulkarnain

Jawa Tengah, SJB-Atal Sembiring Depari, akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Periode 2108-2023.

Atal Depari yang menakhodai PWI terpilih dalam Kongres XXIV di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Sabtu (29/9/2018). Sementara itu, Ilham Bintang kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat periode 2018-2023.

Atal mengalahkan kandidat lainnya, Hendry Ch Bangun yang hanya mengantongi 35 suara. Sedangkan Atal meraup 38 suara.

Dengan hasil itu, pimpinan sidang pleno pemilihan ketum, Zulkifli Otto dari Sulawesi Selatan didampingi wakil ketua Abdul Munir (Jawa Timur), dan anggota Mirza Zulhadi (Jawa Barat) menetapkan Atal Depari sebagai ketum PWI untuk lima tahun ke depan menggantikan Margiono.

PWI Lampung, dengan jumlah 509 anggota biasa, maka memiliki empat suara. Suara Lampung bulat mendukung Atal Depari.

"Dengan terpilihnya ketua umum, maka kami menghaturkan terimakasih atas kepercayaan untuk memimpin sidang dan terima kasih kepada peserta kongres sehingga jalannya pemilihan berlangsung lancar. Selanjutnya, sidang dipimpin oleh ketum terpilih untuk pemilihan ketua Dewan Kehormatan (DK). Maka, sidang pleno pemilihan ketum kami tutup," ujar Zulkifli Otto sembari mengetuk palu sidang tiga kali.(*)

Sumber: www.lampost.co

Pemkot Jambi Segel Tiga Gereja di Kota Jambi

Tiga gereja di wilayah RT 07 Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, disegel Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jambi, Kamis (27/9/2018). Tiga gereja tersebut yakni Gereja Methodist Indonesia Kanaan, Huria Kristen Indonesia (HKI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA). IST

Jambi, SJB-Tiga gereja di wilayah RT 07 Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, disegel Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jambi, Kamis (27/9/2018). Tiga gereja tersebut yakni Gereja Methodist Indonesia Kanaan, Huria Kristen Indonesia (HKI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA).

Penyegelan oleh Sat Pol PP Pemkot Jambi itu berlangsung sekira Pukul 11.30 WIB, setelah dilakukan pertemuan sejumlah pihak terkait menyusul adanya rencana warga setempat melakukan unjuk rasa.

Pertemuan dihadiri Anggota DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, Efron Purba dan Kepala Badan Kesbangpol, Liphan Pasaribu, Kapolsek Kotabaru, serta sejumlah pihak perwakilan gereja, yakni Pdt Paradon Pasaribu (HKI), Pdt Jonathan Kaslir (GSJA) dan Pdt Ojan Tampubolon (GMI Kanaan).

Dalam pertemuan itu disebutkan,  karena bangunan berdiri tanpa izin dan adanya penolakan warga sekitar serta untuk menindaklanjuti keputusan pertemuan mediasi di LAM Kota Jambi, Rabu (26/9/2018).

Tiga gereja di wilayah RT 07 Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, disegel Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jambi, Kamis (27/9/2018). Tiga gereja tersebut yakni Gereja Methodist Indonesia Kanaan, Huria Kristen Indonesia (HKI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA). IST

Anggota DPRD Kota Jambi Efron Purba mengatakan, sebenarnya sejak 2003 jemaat gereja sudah berusaha mengurus perizinan, namun tidak pernah didukung oleh warga.

Sementara itu, Liphan Pasaribu, Kaban Kesbangpol Kota Jambi mengatakan bahwa hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Walikota Jambi.

“Yang jelas pada hari ini pemerintah harus melakukan penyegelan karena sudah menjadi keputusan bersama di Lembaga Adat Kota Jambi,” kata Liphan.

Pdt Ojan Tampubolon (GMI Kanaan) mengatakan, pihaknya merasa kecewa dengan hasil keputusan rapat secara sepihak karena pihak gereja tidak diundang.

“Jika pemerintah tetap menyegel, maka seluruh jemaat akan mendatangi Walikota Jambi menuntut keadilan. Pemerintah Kota Jambi harus menyiapkan tempat untuk beribadah seluruh jemaat gereja yang disegel,” katanya.

Sempat terjadi penolakan dari pihak Jemaat GMII Kanaan atas aksi penyegelan itu. Mereka meminta agar pemerintah menyiapkan fasilitas ibadah di Kantor Walikota Jambi dan menyiapkan 30 bus.

“Jika sampai hari Minggu belum ada keputusan, maka segel akan dibuka oleh jemaat dan melakukan ibadah di gereja,” ujar jemaat yang berkumpul di gereja mereka.

Menanggapi soal penyegelan gereja itu, Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Jambi Donny Pasaribu SP mengatakan, ini Momentum Seluruh Gereja dan Jemaat di Jambi Untuk Bersatu dan Duduk Bersama.

“Segera pastikan Kepada Negara dan Pemerintah apakah Umat Kristiani masih Bahagian dari Bangsa Ini Atau Tidak ? Biar semua jelas dan terang benderang. Dan mengingat penyegelan ini menyebabkan hak hak warga Negara sudah dihilangkan, maka sudah sewajarnya semua Umat Kristiani meminta kepada Pemerintah untuk memberikan kenyamanan beribadah kepada seluruh rakyatnya,” katanya.

“Adanya penyegelan dan penolakan keberadaan 4 Gereja di seputaran Simpang Rimbo, dalihnya soal ijin. Hari ini kami merasa bahwa kami tidak ada tempat lagi di Negeri ini. Kami ragu apakah kami masih Bangsa Indonesia ketika hak-hak kami ditiadakan,” kata Donny Pasaribu yang hadir melihat penyegelan itu.

“Ini saatnya uku tak mau berbasa basi untuk meminta orang-orang yang sudah kuanggap dekat seperti saudaraku untuk membantu menyelesaikan ini. Kalaupun persoalan ini tidak tuntas, maka akupun sudah siap mewakafkan Tubuh dan Jiwaku tinggal dilokasi penyegelan,” tegas Donny Pasaribu.(SJB-Srg)

Fachrori : Radikalisme dan Terorisme Pemecah Anak Bangsa

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum (kedua dari kiri)  saat Mendampingi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jederal Polisi Prof H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, dalam rangka Sosialisasi Pencegahan Bahaya Terorisme dan Radikalisme, bertempat di Mesjid Baitul Rahmah Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani. Rabu (26/09/2018). Humas

Bungo, SJB-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengemukakan, Radikalisme dan terorisme hanya mendatangkan korban, ketakutan, kecemasan dan pemecah antara anak bangsa.

Hal itu disampaikan Fachrori Umar saat Mendampingi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jederal Polisi Prof H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, dalam rangka Sosialisasi Pencegahan Bahaya Terorisme dan Radikalisme, bertempat di Mesjid Baitul Rahmah Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani. Rabu (26/09/2018).

"Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian berserta rombongan atas kunjungan dan bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat di provinsi jambi. Kebersamaan antara Polri dan masyarakat merupakan wujud nyata dari kepedulian Polri pada daerah, Khususnya Provinsi Jambi," ungkap Fachrori

Dikatakan Fachrori, kedatangan Kapolri sudah-lama diinginkan masyarajat di provinsi jambi khususnya di Kabupaten Bungo, kedatangan kali ini walaupun hitungan jam saja, tapi teras indah bagi masyarakat.

"Saya katakan sungguh indah, karna kita ingin memperkokoh ikatan silaturrahim di antara kita semua. Daerah dan bangsa kita akan menjadi semakin besar apabila kita pandai memilihara tali silaturrahim, persaudaraan, persatuan dan kesatuan sehingga seberat apapun tantangan yang kita hadapi, Insyakallah selalu ada jalan keluarnya untuk mewujudkannya dan untuk mengatasinya," Kata Fachrori

Lebih lanjut Fachrori mengatakan, Radikalisme dan terorisme harus di pandang sebagai musuh bersama bangsa Indonesia." Radikalisme dan terorisme hanya mendatangkan korban, ketakutan, kecemasan dan pemecahan diantara anak bangsa," Lanjut Fachrori

"Untuk menghindari masuknya ajaran radikalisme dan terorisme di Provinsi Jambi, Saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Provinsi Jambi untuk bersatu saling bergandengan tangan untuk merangkul dan melawan masuknya paham radikalisme dan terorisme didaerah kita ini," sambung Fachrori

Sementara itu Tito Karnavian mengungkapkan, dirinya sudah sering datang ke Jambi, tapi untuk Kabupaten/kota baru sekali ini.

"Saya datang ke jambi sudah sering, tapi datang ke Kabupaten yang ada di provinsi jambi baru sekali ini, saya melihat langsung begitu indahnya dan kaya alam jambi serta banyak putra jambi yang berhasil ditingkat nasional. Jambi begitu indah dan kaya tambang, kaya perkebunannya mari kita jaga bersama-sama," ajak Tito.

"Provinsi Jambi  khususnya Kabupaten Bungo termasuk daerah aman di Indonesia, untuk menjaga keamanan perlu adanya kebersamaan, untuk mari kita bergandengan tangan tertutama para ulama dan umat muslim agar kita tetap menjaga stabilitas keamanan. Karena untuk menjaga keamanan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh polri perlu dukungan dari semua pihak saling bahu membahu dari semua pihak termasuk dari masyarakat Bungo ini," lanjut Tito

"Karena keamanan sangat penting, meskipun terkadang mungkin sering kali dikesampingkan, dan terkadang baru kita sadari keadaan aman itu peting ketika sedang tidak aman, sama hal nya dengan kesehatan baru terasa pentingnya kesehatan ketika kita sedang sakit," katanya.

"Daerah kita sudah tergolong aman, pasti investor akan datang untuk untuk menanamkan modalnya di daerah, guna  kemajuan dan pembangunan bersama. Keamanan adalah faktor utama dalam mewujudkan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dikatakan, Gubernur dan Bupati tidak bisa membangun apa bila daerahnya tidak aman. "Mari kita semua wujudkan situasi yang aman dan kondusif," ajak Tito Karnavian.

Kapolri juga menyampaikan, dirinya sangat berterima kasih atas undangan masyarakat Bungo dalam rangka Peresmian Masjid Baitul Rahma, dimana di lokasi ini nanti juga dibangun Islamic Center, dengan tujuan yang baik yaitu sebagi tempat beribadat dan juga sebagai tempat pusat pendidikan agama islam. Polri sangat mendukung langkah-langkah syiar islam yang dilakukan oleh kelurga besar Syamsudin Ibrahim

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan lokasi tanah lebih kurang 10 Hektar untuk Mako Brimob secara simbolis dari Keluarga Dr. H. Syamsudin Ibrahim kepada Kapolri dilanjutkan penandatanganan Prasasti Peresmian Masjid Baitul Rahmah dan Islamic Center dalam naungan Yayasan Ibrahim Fatimah.

Tauziah dan cerah disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta K.H. Prof. Dr. Nasaruddin Umar,M.A menyampaikan, fungsi masjid, salah satunya adalah memberi ketenangan dan kesejukan kepada masyarakat yang hendak menjalankan ibadah. Ia tidak ingin ada konflik dan perbedaan yang dibawa-bawa sampai ke dalam masjid.

"Kita harus (tahu), sejak awal fungsi masjid untuk menyejukkan, menenangkan. Fungsi masjid untuk menghimpun yang berserakan," kata Nasrudin. 

Sebelumnya Plt Gubernur bersama Bupati Bungo Mashuri dan berserta unsur Forkompimda menyambut kedatangan Kapolri di Bandara Muarabungo.(SJB-Hms)

H Syarif Fasha Hadiri Penandatanganan APIP-APH

H Syarif Fasha Hadiri Penandatanganan APIP-APH.

Jambi, SJB-Wali Kota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME hadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pemberdyaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi (25/9/2018).

Plt Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
 

APIP-APH meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort se-Provinsi Jambi. Upaya ini dilakukan dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Jambi. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (25/9/2018).

Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan 11 Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi dan 11 Kepala Kejaksaan Negeri Kab/Kota, dan 11 Kepala Kepolisian Resort Kab/Kota se-Provinsi Jambi.

Menurut Fachrori Umar, perjanjian kerjasama tersebut bertujuan agar menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi untuk mendukung sinergitas kerjasama diantara para pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Disebutkan, kerjasama ini juga untuk sinergitas dalam penanganan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Hal ini dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain Plt Gubernur penandatanganan ini disaksikan oleh perwakilan Polda Jambi, Kajati Jambi, perwakilan dari Kabareskrim Kepolisian Negara RI, Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan RI dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Sri Wahyuningsih.(JKP-Humas) 

 

Wali Kota Jambi Syarif Fasha Pembicara Kegiatan Literiasi Media

Wali Kota Jambi Syarif Fasha Pembicara Kegiatan Literiasi Media .

Jambi, SJB-Wali Kota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME menjadi pembicara pada kegiatan Literiasi Media "Edukasi Bicara Baik dan Bijak Bermedsos" bersama Divisi Humas Mabes Polri, bertempat di Swis Bell Hotel Jambi (25/9/2018).(JKP-Humas)

 

Wali Kota Jambi Syarif Fasha Pembekalan Kepada Maru Politeknik Jambi

Wali Kota Jambi Syarif Fasha Pembekalan Kepada Maru Politeknik Jambi

Jambi, SJB-Wali Kota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME beri pembekalan kepada mahasiswa baru Politeknik Jambi, Selasa (25/9/2018).

"Kesuksesan tidak diraih dalam semalam. Artinya tidak ada jalan pintas dan waktu yang singkat dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan adalah sebuah proses yang melalui berbagai tantangan. Dalam meraih kesuksesan, diperlukan jiwa yang tangguh, penuh optimisme, keyakinan dan determinasi yang luar biasa dalam mencapai tujuan," ujar Wali Kota Fasha. (JKP-Humas)