Sinar Jambi Baru Rotasi : Desember 2018

Catatan Akhir Tahun 2018, Tersendatnya Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Pantai Timur Jambi

Jembatan Muarasabak Serumpun Pinang Masak-Foto Asenk Lee Saragih.

Jambi, SJB-Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam pembentukan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tampaknya masih terseok-seok. Bahkan sejak Gubernur Jambi non aktif H Zumi Zola tersangkut hokum, KSP Timur Jambi sebagai KEK jauh dari harapan. Bahkan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Samudra Ujung Jabung, Sungai Itik, Tanjabtim hingga kini masih sebatas wacana.

Sejak dilantik menjadi Gubernur Jambi Februari 2016 lalu hingga Zumi Zola masuk penjara menjalani vonis 6 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, pada Jumat (14/12/2018) lalu, belum menampakkan pemetaan pembangunan KSP Timur Jambi sebagai KEK.

Bahkan Plt Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi tak pernah membahas dan merencanakan pembangunan yang sudah dirintis Gubernur Jambi sebelumnya (HBA) itu.

Padahal kawasan strategis pantai timur itu terdapat di Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur yang terdapat pula dua rencana pembangunan pelabuhan yakni Pelabuhan Muarsabak dan Ujung Jabung.

Dua pelabuhan itu merupakan pendukung bagaimana dua wilayah tersebut menjadi kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian di Jambi.

Tujuan pembentukan RTR KSP Pantai Timur Jambi ini agar pengembangan kawasan menjadi KEK lebih terarah dan terukur. Awalnya sudah dirancang mapping tata ruang wilayah, seperti penyesuaian kawasan industri dan letak pelabuhan. Serta posisi kawasan permukiman.

Terkait pengembangan kawasan strategis tersebut, tidak hanya menggunakan APBD Pemprov Jambi saja, namun ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Kalau menggunakan anggaran APBD Provinsi tidak akan cukup, sehingga diupayakan bagaimana ada bantuan dari APBN.

Terpisah, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar belum lama ini mengutarakan, Pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong pembentukan kawasan ekonomi khusus di wilayah pantai timur itu.

Dikatakan, terbentuknya kawasan ekonomi khusus itu, Pemprov Jambi mengupayakan melalui kerja sama secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.

“Secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urusan jalan tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Sedangkan untuk pembentukan kawasan industri di wilayah timur Provinsi Jambi, pihaknya sedang melakukan studi kelayakan pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 198 hektare yang lahannya merupakan milik pemprov ini, yang berbatasan dengan areal kawasan Pelabuhan Muarasabak milik Pelindo II.

Dari hasil studi kelayakan tersebut diharapkan dapat rekomendasi yang realistis terkait dengan rencana pengembangan kawasan ekonomi pada lokasi tersebut. Sementara untuk meningkatkan konektivitas dengan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung, Pemprov Jambi juga telah menganggarkan LARAP dan amdal pembangunan rel kereta api penghubung `railway` Sumatera, dengan jalur rel kereta api menuju kawasan Ujung Jabung.

Ranperda KEK

Disebutkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada 2015 lalu telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung. Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi setempat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.

Design Pelabuhan Ujung Jabung Timur. Foto ist Dishub Provinsi Jambi

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung, hingga akhir Tahun 2018 belum ada perkembangan yang signifikan.

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDIP Timbul Silaban mengatakan, Raperda ini belum memuat dan mengatur zona risiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi.

Disebutkan, pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa risiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda. Selain itu, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantai timur menuju kawasan strategis Ujung Jabung.

Sementara Kadis PUPR Provinsi Jambi Ir M Fauzi MT baru-baru ini mengatakan, percepatan infrastruktur penunjang KSP Timur Jambi sebagai KEK, saat ini Provinsi Jambi butuh pembangunan pelabuhan yang cepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan wilayah timur sebagai kawasan ekonomi khusus.

Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga tetap didorong pembangunannya. Kini jalan akses menuju kawasan itu telah direncanakan oleh PUPR Provinsi Jambi.

"Ujung Jabung tetap dilakukan pembangunannya dan ini program strategis nasional, tetapi biayanya tidak sedikit, ada 4.200 hektare lahan. Artinya waktunya pun tidak akan singkat untuk membangun, sedangkan sekarang MEA sudah berlangsung. Untuk jangka panjang, Pelabuhan Ujung Jabung akan diwujudkan,” katanya.

Jalan Pelabuhan

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Ir Tetap Sinulingga mengatakan, bahwa PUPR Provinsi Jambi sudah membangun jalan di kawasan Pelabuhan Muarasabak menuju Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 42 kilometer.

“Dari Kota Jambi-Muara Sabak itu didanai APBN. Namun dari Muara Sabak-Ujung Jabung kita lakukan pembangunan dengan APBD. Pada tahun 2016 lalu sudah bebaskan 22 kilometer, sisanya 20 kilometer lagi sudah dibebaskan pada 2017 lalu,” katanya.

Kemudian, pada 2017 lalu juga telah dilakukan pembangunan jembatan di Sungai Rambut sepanjang satu kilometer dengan dana sebesar Rp300 miliar.

“Itu masuk skala prioritas dengan skema APBN masuk. Karena memang dana kita terbatas dan dimungkinkan dari APBN bisa dikerjakan disebabkan jalan yang ada di kawasan itu belum ada statusnya," ujarnya.

Dengan ditetapkannya kawasan strategis Pantai Timur, dan selesainya pembangunan dua pelabuhan di daerah itu diharapkan wilayah Jambi bagian timur bisa menjadi kawasan ekonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian daerah ini ke depan.

Tiga Bandara

Sebagai upaya peningkatan perekonomian di Provinsi Jambi, keberadaan tiga bandar udara (bandara) di Provinsi Jambi merupakan suatu pintu atau gerbang akses yang memadai. Selain pengembangan Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemprov Jambi juga fokus mengembangkan tiga bandar udara (airport) sejak tahun 2017.

Tiga bandara di Provinsi Jambi yang dikembangkan itu yakni Bandara Sultan Thaha di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Bungo di Kabupaten Bungo. Bandara Sultan Thaha Jambi kini sudah menuju taraf internasional sedangkan Bandara Bungo akan ditingkatkan fasilitas pendukungnya.

Sementara Bandara Depati Parbo Kerinci dikembangkan dalam upaya menunjang kabupaten itu sebagai pencitraan pariwisata Jambi.

Rencana pembangunan dua terminal di Bandara Sulthan Thaha yang seharusnya dilakukan pada 2019, dimajukan pembangunannya tahun 2017 dan 2018 kembali dibangun lagi dua terminal. Landasan pacu (runway) dari 2.220 meter juga akan diperpanjang menjadi 2.600 meter.

Transportasi udara sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah. Sebab itu dirinya berharap agar penerbangan dari dan ke Jambi semakin meningkat, baik dari sisi penambahan rute maupun dari sisi penambahan frekuensi penerbangan dari yang tersedia saat ini.

Terminalnya sekarang hanya 12.000 m2 dan akan ada tambahan 10.000 m2 lagi. Dengan pengembangan terminal tersebut memungkinkan akan dibuka untuk penerbangan internasional. Terkait lonjakan penumpang, dengan asumsi pada akhir 2016 ini mencapai 1,6 juta penumpang.

Dengan dikembangkannya pengembangan Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta tiga bandara di Jambi, diharapkan ke depan sektor perekonomian dan pariwisata Jambi dapat meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga. (Aslee Saragih)

Tertidur 24 Hari, Gilang Mulai Membuka Mata

Gilang Tama Alfarizi, bocah berusia 4,5 tahun masih tertidur dalam waktu sangat lama. ( Foto: Beritasatu Photo / Arnold Sianturi )

Tim medis masih meneliti penyakit Gilang, apalagi tertidur sampai sangat lama. Gilang sudah mulai membuka matanya meski hanya sebentar.

Deli Serdang, SJB - Kondisi kesehatan Gilang Tama Alfarizi, bocah berusia 4,5 tahun yang tertidur selama 24 hari, berangsur-angsur mulai memperlihatkan tanda-tanda positif setelah kembali menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Secara fisik, Gilang sudah mulai membuka matanya meski hanya sebentar. Semoga ini merupakan perubahan yang lebih baik untuk kesehatan Gilang. Setelah membuka mata, Gilang tertidur lagi," ujar Kepala Bidang Layanan dan Perawatan RSU Deli Serdang, dr Erlinda Yani, Kamis (20/12/2018).

Buah hati pasangan Sandi Syahputra dan Prili Mahdania (24), warga Jl Masjid Dua Gang Rukun, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang tersebut, masih menjalani perawatan intensif. Tim medis masih meneliti penyakit Gilang, apalagi tertidur sampai sangat lama.

"Gilang membuka mata sekitar 60 detik. Dia juga bisa merespon apa yang disampaikan kepadanya. Gilang memberikan tanda dengan menganggukkan kepalanya saat diajak bicara oleh ibunya. Setiap perkembangan atas kesehatannya terus dipantau," katanya.

"Sudah ada tim medis yang dibentuk khusus menangani kesehatan Gilang. Penyebab dia tertidur dalan waktu lama masih diteliti. Selama ini, Gilang diduga mengalami penurunan kesadaran," jelasnya.

Orangtua Gilang, Sandi Syahputra dan Prili Mahdania (24), saat ditemui rumahnya di Jl Masjid Dua Gang Rukun, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), menyebutkan, tidak ada tanda keanehan sebelum anaknya itu tertidur lama.

"Persisnya di Hari Minggu, 26 November 2018 kemarin, anak pertama kami ini masih terlihat ceria saat bermain-main di rumah. Kami tidak melihat ada keanehan dalam diri Gilang, apalagi pada malam hari, kami masih bersama menonton acara televisi," ujar ibu Gilang, Prili Mahdania, Selasa (18/12/2018).

Prili mengaku sudah mengajak anaknya tersebut untuk tidur. Namun, bocah tersebut mengaku belum mengantuk. Gilang menyampaikan mau tidur sama ayahnya, Sandi Syahputra. Sekitar pukul 23.00 WIB, merupakan awal Gilang tertidur. Setelah itu, bocah itu tidak sadarkan diri lagi.

Keesokan harinya, Senin (27/11) sekitar pukul 10.00 WIB, Sandi Syahputra pun membangunkan anaknya yang masih tidur. "Gilang bangun. Bangun Gilang. Mandi," kata Sandi Syahputra kepada anaknya tersebut. Saat itu, Gilang masih bisa tersadar dan menjawab panggilan ayahnya.

"Nanti, masih ngantuk," balas Gilang. Ketika itu, kedua orangtuanya masih melihat Gilang menguap dan kembali tidur. Sandi dan Prili semakin heran karena sampai, Selasa (28/11/2018), Gilang masih tertidur juga. Saat dibangunkan, Gilang masih sempat terbangun sejenak. Namun, dia kembali tertidur lagi.

"Di hari ketiga, Gilang tidak lagi menjawab saat dibangunkan. Namun, Gilang masih terlihat menggerakkan tangan dan kakinya. Matanya saja yang terpejam. Kondisi ini membuat kami menjadi cemas, kemudian membawanya berobat ke RSU Deli Serdang. Dia dirawat selama 14 hari," sebut Prili.(*)

Sumber: Suara Pembaruan

BNN Ungkap 83 Jaringan Sindikat Narkotika Selama 2018

Rilis akhir tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama jajaran Polri dan Bea Cukai, di Kantor Pusat BNN, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018. ( Foto: Beritasatu Photo )

Jumlah ini, sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yakni sebanyak 99 jaringan.

Jakarta, SJB - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi sebanyak 83 jaringan sindikat narkoba selama 2018. Jumlah ini, sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yakni sebanyak 99 jaringan.

"Banyaknya kasus dan jumlah barang bukti yang diungkap merupakan bukti dan kerja keras BNN dan kerja sama yang kuat dengan instansi terkait, baik TNI, Polri, dan Bea Cukai. Salah satu bukti sinergi yang dilakukan yaitu pengungkapan kasus 1, 037 ton sabu di Perairan Batam, pada Februari lalu," ujar Kepala BNN, Heru Winarko, Kamis (20/12/2018).

Dia menjelaskan, dari sindikat jaringan narkoba itu disita barang bukti narkoba berupa sabu 3,4 ton; ganja 1,39 ton; ekstasi tablet 469.619 butir; ekstasi serbuk 1,88 kilogram; Katinone 68 kg; Heliotropin 9,9 kg; Amb Fubinaca 494,60 kg; Prekursor serbuk 6,1 kg; Amfetamina 65 kg; Carisoprodol/PCC 280.163 butir; Kokain 0,12 gram; 5-Fluro-ADB (NPS) 52,9 gram.

Jumlah total kasus peredaran yang diungkap BNN selama satu tahun ini mencapai 914 kasus narkotika atau prekursor narkoba yang melibatkan 1.355 tersangka dan sebanyak 53 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 70 tersangka, dengan total aset mencapai Rp 229 miliar.

Sementara Polri, mengungkap kasus narkotika atau perkursor narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah tersangka 43.320 orang dan kasus TPPU sebanyak tujuh kasus dengan delapan orang tersangka.

Hasil hasil pengungkapan Polri yang bekerja sama dengan BNN di antaranya sabu seberat 4,01 ton, ganja seberat 31,80 ton, ekstasi tablet 807.117 butir, ekstasi serbuk 106,25 gram, serta kokain sebanyak 3,2 kg.

Sedangkan, petugas Bea Cukai mengungkap sabu seberat 3,2 ton, ganja 130 kg, ekstasi serbuk 330 kg, Amb Fubinaca 1,5 kg, Amfetamina 4,4 kg, Corisoprodol/PCC 85 gram, dan kokain 6,4 kg.

Ketiga instansi negara ini, BNN, Polri, dan Bea Cukai, bersinergi dalam memberantas peredaran narkoba yang saat ini sudah dihadapkan pada situasi darurat narkoba sehingga diperlukan upaya serius untuk mengatasinya. "Upaya pengurangan supply dan demand pun terus dilakukan secara berimbang," pungkasnya. (*)

Sumber: Suara Pembaruan

Gubernur Jambi Terima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Pemda yang Konsisten Melaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini, penghargaan yang diterima oleh Plt.Gubernur Jambi mewakili Pemerintah Provinsi Jambi adalah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 Kategori Madya, diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise, disaksikan oleh Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Rabu (19/12/2018) siang.

Jakarta, SJB-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini, penghargaan yang diterima oleh Plt.Gubernur Jambi mewakili Pemerintah Provinsi Jambi adalah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 Kategori Madya, diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise, disaksikan oleh Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Rabu (19/12/2018) siang.

Sebelumnya, Plt. Gubernur Jambi menerima penghargaan perkebunan sebagai Kepala Daerah Peduli terhadap Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Senin (10/12) dan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia H. Muhammad Jusuf Kalla, didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, (11/12), yakni penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi atas upayanya mendorong dan membina Kabupaten/Kota untuk terus peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pelayanan Publik berbasis HAM.

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai telah berupaya melaksanakan kebijakan secara konsisten tentang pengarustamaan gender (PUG) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan. Ada empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Pratama, Utama, Madya, dan Mentorm.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise juga menyerahkan penghargaan, yakni kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perempuan dan anak menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan bersama. Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersama-sama memberikan perhatian terhadap isu ini. Penghargaan ini adalah sebuah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA).

Penghargaan yang dilaksanakan 2 tahun sekali diberikan saat rangkaian peringatan Hari Ibu dengan melibatkan tim independen. Provinsi Jambi sendiri mendapatkan penghargaan APE pada tahun 2014 di kategori Madya. Tahun 2018 ini, ada 22 provinsi yang mendapatkan penghargaan termasuk Provinsi Jambi.

Untuk menguatkan peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Pergub Nomor 19 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan telah memiliki Pokja PUG tingkat Provinsi yang diketuai oleh Bappedda Provinsi Jambi. Diharapkan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dapat segera berupaya mengkompilasi kebijakan masing-masing pemerintah daerah tentang implementasi PUG dalam upaya pemenuhan hak- hak terhadap perempuan dan anak.

Pada sesi wawancara, Fachrori menegaskan bahwa penghargaan ini berkat kerja keras seluruh OPD untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Kita berharap penghargaan ini memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, dan kita harus terus bersinergi, jangan takut untuk memberikan masukan program dan mencari solusi bersama terhadap setiap masalah terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Dan, kita berharap program yang kita lakukan dapat memastikan perempuan dan anak berada di garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas. Intinya harus dapat lebih baik lagi ke depannya,” ujar Fachrori.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provini Jambi, Dra.Luthpiah menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bentuk kepedulian Pemda terhadap pengarusutaman gender yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jambi.

“Kita bersyukur tahun ini kita mendapatkan penghargaan dan kita berterima kasih kepada kepala daerah bupati/walikota yang sudah mensupport kita dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten /Kota telah ikut mengisi aplikasi, masing-masing OPD di kabupaten/kota telah aktif untuk mengikuti, ini semua bentuk sinergi dan komunikasi yang baik yang kita lakukan, dibandingkan tahun 2014 hanya ada 2 kabupaten yang mengisi aplikasi. Penilaian di tahun ini menjadi sangat ketat dimana tahun 2014 yang lalu untuk 2000 saja sudah mendapatkan penghargaan pratama, tetapi saat ini harus di atas 2500. Ini tentu menajdi PR bagi kita, dan kita akan terus mendorong serta mensupport kabupaten/kota untuk mendapatkan penghargaan,” terang Luthpiah.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya penghargaan ini, tetapi bagaimana membangun koordinasi, sinergitas antar OPD, karena sebenarnya setiap OPD memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan, tinggal porsinya saja, dan ini yang harus kita dorong. Kita berharap semua sektoral memberikan dukungan sehingga penghargaan ini merupakan langkah awal untuk membangun program yang responsif gender dan mendorong perempuan-perempuan hebat di Provinsi Jambi agar lebih berkualitas, meningkatkan kemandirian,” tutur Luthpiah. (SJB/Hms)

Gubernur Jambi Fachrori Umar Ajak Masyarakat Isi Pembangunan

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum.

Jambi, SJB-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengajak seluruh masyarakat untuk berbuat yang terbaik bagi negara, selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta pertebal rasa cinta tanah air, sesuai dengan tugas profesi masing-masing. Ajakan tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara dalam Memperingati Hari Bela Negara bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur, Kamis (20/12/2018).

Upacara tersebut dihadiri oleh Forkompimda Provinsi Jambi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peserta upacara dari ASN, Organisasi Pemuda, TNI/Polri, dan Kader Bela Negara Provinsi Jambi.

Dalam anamat inspektur upacara, Plt. Gubernur Jambi membacakan sambutan tertulis Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Wiranto. Dalam sambutan tertulis tersebut dinyatakan, penetapan peristiwa bersejarah ini sebagai Hari Bela Negara merupakan penegasan bahwa bela negara sejak dulu telah memiliki konteks yang sangat luas.

“Bela Negara tidak dapat hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi, segenap aparatur negara, baik sipil maupun militer, yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, sesungguhnya sedang melakukan bela negara. Merekalah yang telah membuat republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya," ujar Menkopolhukam.

“Kesadaran bela negara harus tertanam dalam jiwa dan raga segenap bangsa Indonesia sejak dini melalui pendidikan serta aksi nasional bela negara di berbagai bidang. Diperlukan cara - cara inovatif serta adaptif dengan perkembangan zaman agar anak muda mendapat ruang untuk mengekspresikan kecintaanya pada tanah air, karena merekalah yang akan menahkodai bangsa yang besar ini kedepan,” lanjutnya.

Fachrori menyampaikan, tugas bela negara bukanlah tugas yang ringan seiring makin kompleksnya tantangan yang dihadapi, namun, saya yakin melalui sinergi antar segenap elemen bangsa Indonesia, akan mampu membawa bangsa ini menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur serta berkepribadian dalam kebudayaan,

Lebih lanjut Fachrori menjelaskan, ditengah banyaknya tantangan yang melintas batas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan nasional, bangsa lain telah semakin jauh memasuki era robotik.

"Alhamdulillah tahun ini negara kita sudah memulai langkah dengan merampungkan Road Map Industri 4.0 Saya tegaskan bahwa Road Map ini bukan untuk gagah-gagahan. Road Map ini dapat dianggap sebagai manifestasi bela negara, juga mengakselerasi kesiapan rakyat menghadapi era robotic, era dimana ratusan ribu jenis pekerjaan manual akan diganti oleh teknologi,” jelasnya.

"Bela negara ditengah teknologi disruptif, hendaknya kita jangan larut dalam disruption dan tenggelam dalam teknologi disruptif. Justru bangsa kita harus sekuat tenaga mempertahankan makna pembangunan berkelanjutan baik dalam konteks sosial maupun alamiah," sambungnya.

Selain itu, ditegaskan bahwa bela negara adalah kerjasama segenap elemen bangsa dan negara, bukan hanya Pemerintah, apalagi sekedar nomenklatur program instansi atau satuan kerja tertentu saja.

"Pada momentum Hari Bela Negara ini, mari kita insyafi kembali kemerdekaan bangsa dan negara yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai modal dasar kerja bangsa di segala bidang," pungkasnya. (SJB-Hms)

KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Dana Hibah Kemenpora

Salah satu ruangan yang disegel KPK di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa (18/12/2018) malam. ( Foto: istimewa / istimewa )

Jakarta, SJB - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Rabu (19/12/2018).

KPK menyita barang bukti uang senilai Rp 318 juta serta Rp 7 miliar. KPK menangkap total 12 orang, di antaranya Mulyana sebagai Deputi IV Kemenpora, Adi Purnomo, pejabat pembuat komitmen serta Ending Fuad menjabat Sekjen KONI.

Diduga Mulyana juga menerima gratifikasi berupa mobil SUV terkait dana hibah dari Kemenpora senilai Rp 17,9 miliar.(*)

Lihat Video

KPK Sebut Nama Imam Nahrawi di Kasus Suap Dana Hibah KONI

Menpora Imam Nahrawi

Menpora Imam Nahrawi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, Presiden dan Wapres karena beberapa pejabat di Kemenpora terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dalam pemeriksaan awal tersangka OTT kemarin, KPK mengendus adanya keterlibatan Menpora. KPK menduga, Imam Nahrawi memiliki peran yang signifikan.

Jakarta, SJB - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) yang telah menjerat Deputi IV Kempora Mulyana dan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy serta tiga orang lainnya.

Dalam pemeriksaan awal terhadap para tersangka dan pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT, KPK mengendus adanya keterlibatan asisten pribadi (aspri) Menpora Imam Nahrawi. Bahkan, KPK menduga, aspri Imam Nahrawi memiliki peran yang signifikan dalam kasus rasuah di Kempora.

‎"Saya belum bisa simpulkan itu, tetapi indikasinya memang peranan yang bersangkutan signifikan ya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Meski demikian, Saut menyatakan pihaknya akan terus mendalami kasus ini, termasuk mengenai keterlibatan pihak lain. Saut memastikan KPK tidak akan ragu menjerat aspri Imam Nahrawi maupun petinggi Kempora dan KONI lainnya sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"‎Kekuatan buktinya yang paling penting. ‎Tetapi yakinlah, sekarang kalau buktinya cukup karena istilah 'dan kawan-kawan' (pada penetapan tersangka) akan ke mana-mana," kata Saut.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat lima orang sebagai tersangka, yakni Deputi IV Kempora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kempora Adhi Purnomo; staf Kempora Eko Triyanto; Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Jhonny E Awuy.

Dana hibah yang dialokasikan Kempora untuk KONI sebesar Rp 17,9 miliar. Di tahap awal, KONI mengajukan proposal untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga, pengajuan dan penyaluran dana hibah itu 'hanya akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Hal ini lantaran sebelum proposal diajukan, sudah ada kesepakatan antara pihak Kempora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah yang disalurkan atau sekitar Rp 3,4 miliar.

Terkait pengajuan dan penyaluran dana hibah tersebut, Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan diduga telah menerima uang suap setidaknya sebesar Rp 318 juta dari pejabat KONI. Sementara, Mulyana diduga telah menerima suap berupa kartu ATM yang di dalamnya berisi saldo Rp 100 juta terkait penyaluran dana hibah ini. Tak hanya itu, sebelumnya, Mulyana diduga telah menerima pemberian lainnya. Pada Juni 2018, Mulyana menerima uang Rp 300 juta dari Jhonny dan satu unit smartphone Galaxy Note 9 pada September 2018. Bahkan, Mulyana diduga telah menerima satu unit mobil Toyota Fortuner pada April 2018 lalu.(*)

Sumber: Suara Pembaruan

Kevikepan DIY Akan Usut Tuntas Kasus Pemotongan Salib di DIY

Makam atas nama Albertus Slamet Sugihardi di pemakaman Jambon, RT 53/RW 13, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta simbol salib dipaksa dipotong warga menjadi berbentuk T.

Jakarta, SJB - Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan (KKPKCK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen penuh untuk mengawal kasus pemotongan salib dan pemindahan ibadat arwah salah seorang umat di Paroki Pringgolayan DIY, Senin (17/12/2018) sampai tuntas.

Berikut isi surat KKPKCK DIY yang ditandatangai Ketua KKPKCK DI Yogyakarta, Ag Sumaryoto, 19 Desember 2018.

Sehubungan dengan kasus pemotongan salib dan pemindahan ibadat arwah salah seorang umat di Paroki Pringgolayan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin, 19 Desember 2018, tim Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) Kevikepan DIY selama hampir sehari penuh melakukan penyapaan kepada keluarga korban, pengumpulan data (fact finding), koordinasi dengan tokoh-tokoh umat Gereja Paroki Pringgolayan, pertemuan dengan berbagai pihak (tokoh lintas iman di FPUB, Kapolsek, Danramil), serta pertemuan dengan tim pencari fakta FKUB DIY/tim Kanwil Depag. Sebagai kepanjangan tangan dari Gereja tim KKPKC Kevikepan DIY berusaha merespon krisis seoptimal mungkin dengan pengutamaan keselamatan korban. Secara umum berikut adalah hasil yang bisa kami sampaikan kepada publik :

1. Benar bahwa terjadi pemotongan salib makam.

2. Status makam pada saat terjadi pemakaman (sejauh pelacakan tim di lapangan) adalah makam umum.

3. Bahwa peristiwa intoleransi yang dialami almarhum dan keluarga bukan peristiwa tunggal, tim mencatat ada dua peristiwa kekerasan lain yang terjadi sebelum peristiwa ini terjadi. Peristiwa sebelumnya ini sudah sampai pada ancaman kekerasan fisik.

4. Almarhum dan istri sangat baik dan diterima di masyarakat, almarhum adalah aktivis kampung (pelatih koor di kampung), istri adalah ketua organisasi perempuan di kampung. Ini membuat spontanitas dukungan warga kampung pada saat persiapan dan penyemayaman jenazah berjalan dengan baik.

5. Interaksi warga dengan keluarga sangat baik, tetapi ada sekelompok orang pendatang dengan dukungan luar yang memberi tekanan fisik dan psikis secara langsung maupun tidak langsung melalui sebagian warga.

6. Surat pernyataan yang beredar awalnya diterima istri almarhum dalam bentuk print jadi, dibawa oleh 7 (tujuh) orang dari pihak kelurahan, polsek, koramil, dan pengurus kampung. Surat ditandatangani istri almarhum. Penjelasan yang diberikan kepada istri almarhum adalah untuk mengatasi isu yang berkembang luas di media sosial.

Beberapa point penegasan KKPKC Kevikepan DIY kepada pihak aparat keamanan dan pemerintah adalah :

1. Adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

2. Lindungi dan bela Hak-hak Asasi Manusia dan hak-hak dasar warganegara Republik Indonesia.

3. Tugas aparat adalah melindungi yang kecil dan lemah, bukan hanya menekan yang kecil agar selalu mengalah dan menciptakan "harmoni sosial semu".

4. Ada ancaman serius pada hidup bersama kita sebagai masyarakat dan hidup bersama kita sebagai satu Indonesia.

5. Apa yang sedang kita perjuangkan bersama adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan soal minoritas mayoritas.

Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan DIY berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini sampai tuntas.

Demikian penjelasan ini dibuat untuk melaporkan secara publik langkah apa yang sudah dilakukan tim KKPKC Kevikepan DIY, sekaligus meluruskan beberapa hal yang kurang benar yang beredar di lapangan.

Yogyakarta, 19 Desember 2018

Ketua Tim KKPKC Kevikepan DIY

Ag Sumaryoto

Sumber: BeritaSatu.com

PDIP Tak Gunakan Dana Bantuan APBN untuk Kampanye Pemilu 2019

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (kanan) bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri). ( Foto: Ist )

Dana bantuan parpol dari APBN itu dipakai untuk pembiayaan pendidikan politik. Dana kampanye berasal dari iuran anggota, rekening gotong-royong dan dana PDIP.

Jakarta, SJB- Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa dana bantuan parpol dari APBN tidak digunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu 2019. Untuk kepentingan kampanye, PDIP memakai sistem gotong royong namun memastikan akuntabilitasnya melalui audit independen.

Sesuai peruntukannya yang diatur undang-undang, dana bantuan parpol dari APBN itu dipakai untuk pembiayaan pendidikan politik. Berbicara sebelum melaksanakan Safari Politik Kebangsaan IV menyusuri Banten, Hasto mengatakan, PDIP adalah salah satu parpol yang memperkuat lembaga kepemimpinan negara lewat kaderisasi parpol.

"Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tetapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Sementara untuk dana kampanye pemilu, PDIP memakai sejumlah sumber, yang pertama adalah iuran anggota. Ujar Hasto, PDIP adalah parpol pertama yang punya rekening gotong royong yang diaudit akuntan publik.

Sumber kedua adalah caleg yang bergotong royong. Dana para caleg itu dikelola sendiri. Cuma semuanya harus dilaporkan kepada partai.

"Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU," kata Hasto.

Sumber ketiga adalah dana dari DPP PDIP yang diperoleh dengan bergotong royong. Kata Hasto, gotong royong adalah tradisi partainya. Sebagai contoh, di Pilgub Jawa Tengah, demi memenangkan cagub Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menyumbang Rp 150 juta untuk kampanye pemenangan.

"Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul," ujar Hasto.

"Di pilpres kami juga gotong royong. Contoh kami ke daerah. Safari politik misalnya. Ini kan gotong royong. Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma'ruf juga," pungkas Hasto.(*)

Sumber: BeritaSatu.com

Presiden Serahkan 6.000 Sertifikat di Jambi

Presiden Joko Widodo menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan, Minggu (16/12/2018).

Di Provinsi Jambi, pada 2018 ditargetkan penerbitan 135 ribu sertifikat dengan target seluruh tanah di Jambi sudah bersertifikat paling lambat 2025.

Jambi, SJB - Presiden Joko Widodo menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan.

"Saya lihat wajah bapak/ibu cerah-cerah karena sudah terima sertifikat semuanya," kata Presiden Joko Widodo di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Minggu.

Jokowi mengaku senang sekali karena perwakilan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi hadir pada penyerahan sertifikat tersebut.

"Kita berharap sertifikat ini bisa bermanfaat bagi keluarga kita," katanya.

Presiden menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat untuk 6.000 orang penerima dengan 12 orang penerima simbolis yang diserahkan langsung Presiden.

"Sudah terima semuanya? Jangan diturunkan dulu, saya mau hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6.000 sertifikat betul. Artinya 6.000 seritifikat sudah dipegang semua," tambah Presiden memerintahkan warga untuk mengangkat sertifikat tanah milik mereka.

Di Provinsi Jambi, pada 2018 ditargetkan penerbitan 135 ribu sertifikat dengan target seluruh tanah di Jambi sudah bersertifikat paling lambat 2025.

"Kenapa sertifikat ini dipercepat dibagikan kepada rakyat? Sejak saya tiap saat ke daerah sejak 2015, ada sengketa lahan di semua provinsi. Sedih melihat semua itu," ungkap Presiden.

Sengketa lahan itu terjadi antarmasyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, dan lebih banyak rakyat kalah.

"Oleh sebab itu diperlukan tanda bukti hukum hak atas tanah yang kita miliki yaitu sertifikat. Semua sudah pegang sekarang tanda hukum atas tanah ini," katanya.

"Jadi kalau ada yang macam-macam, ngaku-ngaku ini tanah saya, ooh tidak bisa. Nama jelas nama saya, alamat jelas, luas berapa, jelas. Semua ada jelas. Dia tidak bisa apa-apa," tegas Presiden.

Penerima sertifikat berasal dari 11 kabupaten/kota di provinsi Jambi yaitu Kota Jambi, Batang Hari, Bungo, Merangin, Kerinci, Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh.(*)

Sumber: BeritaSatu.com

Presiden Minta Aparat Serius Tangani Pembalakan Liar

Presiden Joko Widododi ACC Jambi, Minggu (16/12/2018).

Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan serius dalam menangani pembalakan liar yang masih terjadi di Provinsi Jambi.

Jambi, SJB - Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan serius dalam menangani pembalakan liar yang masih terjadi di Provinsi Jambi.

"Tolong ditertibkan Pak Kapolda, tidak ada pembiaran sudah," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

"Di semua provinsi masih ada (pembalakan liar). Itu tugasnya aparat hukum dan kepolisian," tambah Presiden.

Keluhan mengenai pembalakan hutan itu muncul dari salah satu petani di kabupaten Tebo bernama Zulkipli.

"Saya minta pembalak liar, cukong yang merajalela untuk ditindak Pak, jangan ada pembiaran," kata Zulkipli dalam dialog dengan Presiden dalam acara tersebut Zulkipli adalah pemimpin salah satu koperasi di kabupaten Tebo yang menerima 500 hektare perhutanan sosial yang selama ini ia tanami jengkol dan petai.

"Saya sudah berapa kali me-WA (mengirimkan whatsapp) ke ibu menteri karena saya punya WA ibu menteri (Siti Nurbaya)," tambah Zulkipli.

"Wah itu sudah bagus, bisa WA bu Menteri, tidak ada pembiaran," balas Presiden.

"Saya ini ketua petani Nasdem provinsi jambi, saya kan juga menjaga hutan," kata Zulkipli.

"Hooo, saya tidak tahu, hooo," ungkap Presiden.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Kapolda, sudah saya surati Kapolres, sampai Mabes Polri tolong ditertibkan," tegas Zulkipli.

Zulkipli juga masih meminta tambahan lahan 2000 hektare perhutanan sosial yang rencananya akan ditanami manggis.

"Saya minta bibit manggis Pak, kok Sumbar (Sumatera Barat) bisa maju, Jambi kok tidak bisa? Saya minta 2.000 hektare hanya untuk manggis," tambah Zulkipli.

"Pak Zul benar, ekspor manggis tinggi sekali, Jepang minta, China minta, tinggi sekali tapi tidak tidak bisa mengirimkan manggis karena (memproduksi) sawit semua, padahal sangat bagus sekarang. Bu menteri cek dulu, cek lapangan ini koperasinya, kita senang beri (lahan) ke rakyat, tapi kalau ditelantarkan ya sudah," tegas Presiden.

Masalah pembalakan liar juga disampaikan oleh petani dari kabupaten Kerinci, Jambi bernama Abdul Haris yang menanam buah kepayang atau buah kluwuk yang lazim ditemukan di Pulau Jawa.

"Di lagu pun ada yang mengatakan mabuk kepayang, di zaman dulu di Jambi, sumber minyak sawit dan minyak kelapa sulit, jadi masyarakat jambi mengambil minyak kepayang untuk masak sayur, untuk mengurangi lemak, kalau bandingkan minyak sawit mungkin 10-15 kali lipat harganya tapi ketersediaan minyak kepayang sulit karena tidak ada yang mau tanam lagi," kata Abdul Haris.

Tapi ia meminta disediakan perahu untuk objek wisata alam agar dapat menjadi objek turisme seperti kegiatan mancing mania.

"Kami minta bantuan Rp1 juta-Rp2 juta per bulan untuk warga berpatroli hutan karena tidak sedikit yang menjarah hutan baik individu maupun pihak lain, memang kita sama-sama Indonesia tapi lain provinsi," kata Abdul Haris.

"Urusan jaga hutan ke bu menteri kehutanan, jangan ke saya," tambah Presiden.(*)

Sumber: BeritaSatu.com

Presiden Bagikan SK Perhutanan Sosial 91.998 Hektare

SK Perhutanan Sosial: Presiden RI Ir H Joko Widodo saat melakukan penyerahan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada sekitar 3500 masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Paal 10, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). Bupati Sarolangun H.Cek Endra salah satu Bupati yang hadir pada agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Panglima TNI, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya. Foto Humas Pemkab Sarolangun

SK Perhutanan Sosial di Jambi seluas 91.998 hektare tersebut dibagikan kepada 8.165 kepala keluarga.

Jambi, SJB - Presiden Joko Widodo membagikan 91.998 hektare Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Jambi untuk 8.165 Kepala Keluarga.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak/ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK, artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

"Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada bapak/ibu untuk 35 tahun. Cukup enggak 35 tahun? Sekarang umurnya berapa sih? Bapak/Ibu kalau ada yang umur 60 atau 50 35 tahun berarti umur 95 atau 85. Artinya 35 tahun ini sudah sebuah konsesi panjang yang diberikan kepada Bapak/Ibu sekalian," tambah Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa SK Perhutanan Sosial tersebut adalah hak yang diberikan pemerintah kepada rakyat. "Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," ungkap Presiden.

Ia pun berjanji bila perusahaan besar meminta konsesi hutan kepada pemerintah namun menelantarkan konsesi tersebut maka Presiden tidak akan memberikannya lagi dan akan memberikannya kepada rakyat.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau tidak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" tanya Presiden kepada warga dan disambut dengan pernyataan "setuju".

Menurut Presiden, SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare itu barulah tahapan pertama, dan masih akan ada tahapan kedua dan ketiga lagi agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi. "Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan," ungkap Presiden.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa ada 92 SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare diberikan kepada 8.165 kepala keluarga.

"Kenapa agak besar? Karena rata-rata kalau dihitung 10 hektare ini bukan lahan kosong ada hutan, meski tidak penuh sehingga tidak semua bisa ditanami, selain agak besar, bantuan peralatan lain juga termasuk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) memang diupayakan betul karena tidak sanggup masyakat mengelola tanpa itu," ungkap Darmin.

Rinciannya adalah secara ringkas di kabupaten Muaro Jambi 3.790 hektare; kabupaten Batanghari 8.151 hektare; kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 6.139 hektare; kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.294 hektare; kabupaten Sarolangun 2.171 hektare; kabupaten Tebo 2.000 hektare; kabupaten Bungo 208 hektare; kabupaten Merangin 10.138 hektare dan kabupaten Kerinci 1.098 hektare.

"Mayoritas komoditi perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepayangan, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, karet, yang dikelola dengan agro forestry atau kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen, karena harus ada kominasi kayu 50 persen dengan hasil hutan non kayu," jelas Darmin.

Perhutanan sosial menurut Darmin adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang gunanya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Contoh kebijakan tersebut termasuk sertifikasi lahan rakyat, redistribusi lahan dan perhutanan sosial.

"Memang SK ini bukan menunjukkan hak milik tapi diberi kepastian hak untuk berusaha di lahan negara, di hutan lahan negara, berapa lama? 35 tahun, itu sebenarnya sama saja dengan memiliki, namun tentu dimonitor pemerintah agar jangan sampai digadaikan ke tetangga, namun harus diurus dengan benar selama 35 tahun," tegas Darmin.(*)

Sumber: BeritaSatu.com

Jokowi Harap Petani Jangan Hanya Fokus Sawit dan Karet

Calon Presiden Jokowi di Gedung ACC di kawasan Pasar, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). FB

Jambi, SJB-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap petani di Jambi untuk lebih kreatif dalam berkebun dan tak fokus kepada sawit dan karet. Jokowi sangat prihatin dengan harga buah sawit yang terus merosot. Penyebab utamanya, perekonomian global yang belum stabil.

Guna menyiasati itu, Presiden berpesan kepada para petani jangan berharap dari menanam buah sawit lagi. Ke depan cari yang menghasilkan uang banyak, seperti kopi, kayu manis, jengkol dan petai.

"Kalian jangan menganggap remeh jengkol dan petai, yang penting harganya. jadi jangan hanya fokus kepada sawit dan karet," ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah dari ribuan para caleg dari partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin di Gedung ACC di kawasan Pasar, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Menurut Jokowi, buah manggis bisa juga dijadikan komoditi yang menjanjikan. Sebab, permintaan manggis di Singapura, Taiwan, Hongkong, Jepang dan Cina sekarang ini cukup tinggi sekali.

"Sayangnya, kita tidak ada, lahan kita malah ditanami sawit semua. Begitu harga sawit jatuh, sakit semua. Sawit semua, ya sakit semua," tandas Jokowi.

Dalam catatannya, saat ini lahan sawit di Indonesia sudah mencapai 13 juta hektare dengan produksi 42 juta ton. Bahkan perkebunan sawit di Indonesia terus mengalami penurunan harga TBS. (Srg)

Gallery Foto Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Jambi

Presiden RI Ir H Joko Widodo melakukan penyerahan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada sekitar 3500 masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Paal 10, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). IST

Jambi, SJB-Presiden RI Ir H Joko Widodo melakukan penyerahan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada sekitar 3500 masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Paal 10, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Selain Panglima TNI, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya.

Kunjungan Kerja (Kunker) VVIP Presiden RI Ir. H.Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan di Wilayah Provinsi Jambi, Sabtu-Mingu (15-16/12/2018). Jokowi beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi Sabtu (15/12/2018) sekira Pukul 23.00 WIB.

Kedatangan bertempat di VIP Room Bandara Sultan Thaha telah dilaksanakan Pengamanan VVIP terhadap kegiatan kedatangan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan dengan menggunakan pesawat BBJ2/A-001, Pilot : Letkol Pnb Noto, Rute : RSN-Jambi/R, No SPT : SPT/3584/XII/2018, Misi : Duk VVIP Presiden RI, Masa berlaku : 13 s.d 16 Desember 2018 dalam rangka Kunjungan Kerja Presiden RI di Wilayah Provinsi Jambi.

Saat pesawat Kepresidenan mendarat, Presiden Jokowi memegang payung sendiri untuk berdua dengan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo karena cuaca hujan. Tampak Presiden Jokowi mengenakan baju koko warna putih dengan celana jeans dan sepatu kets. Sementara Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo mengenakan atasan merah tua dan rok batik coklat.

Pejabat yang turut hadir untuk menyambut rombongan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Ibu Hj. Iriana Joko Widodo adalah Plt Gubernur Jambi H Fachrori Umar, Pangdam II/Swj Mayjen Tni Irwan , S.I.P, Asops Kodam II/Swj Kolonel Inf Andre Saputro, Danlanud Palembang Kolonel Pnb Heri Sutrisno.S.IP.,M. si, Dandenpom II/2 Jambi Letkol CPM Ahmad Barkah, Kapolres Batanghari AKBP Moh Santoso, SH.,S.I.K, Dandenpomal Lanal Palembang Mayor Laut (PM) Dolli Iskandar Siregar, Danrem 042/Gapu Kolonel Inf Dany Budiyanto, Kakansar Provinsi Jambi Ibnu Harris Al Hussain, S. Si, Dandim 0415/Batanghari Letkol Inf Denny Noviandi dan Kasatpol PP Kota Jambi H. Yan Ismar.

Sedangkan daftar rombongan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan yang dirilis Protokoler Provinsi Jambi yakni:

1. Bapak Ir. H. Joko Widodo

2. Ibu Hj.Iriene Joko Widodo

3. Bapak Moeldoko

4. Bapak Heru Budi Hartono

5. Marsda TNI Trisno Hendredi

6. Mayien TNI ( Mar) Suhartono

7. Sdr. Bey Triadi Machmudin

8. Sdr. Deni Mulyana

9. Kolonel Mar li Dasili

10. Kolonel Inf Tri Budi Utomo

11. Letkol Mar Freddy Ardianzah

12. dr F Sukma Wahyudin