 |
| Jembatan Muarasabak Serumpun Pinang Masak-Foto Asenk Lee Saragih. |
Jambi, SJB-Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam pembentukan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tampaknya masih terseok-seok. Bahkan sejak Gubernur Jambi non aktif H Zumi Zola tersangkut hokum, KSP Timur Jambi sebagai KEK jauh dari harapan. Bahkan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Samudra Ujung Jabung, Sungai Itik, Tanjabtim hingga kini masih sebatas wacana.
Sejak dilantik menjadi Gubernur Jambi Februari 2016 lalu hingga Zumi Zola masuk penjara menjalani vonis 6 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, pada Jumat (14/12/2018) lalu, belum menampakkan pemetaan pembangunan KSP Timur Jambi sebagai KEK.
Bahkan Plt Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi tak pernah membahas dan merencanakan pembangunan yang sudah dirintis Gubernur Jambi sebelumnya (HBA) itu.
Padahal kawasan strategis pantai timur itu terdapat di Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur yang terdapat pula dua rencana pembangunan pelabuhan yakni Pelabuhan Muarsabak dan Ujung Jabung.
Dua pelabuhan itu merupakan pendukung bagaimana dua wilayah tersebut menjadi kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian di Jambi.
Tujuan pembentukan RTR KSP Pantai Timur Jambi ini agar pengembangan kawasan menjadi KEK lebih terarah dan terukur. Awalnya sudah dirancang mapping tata ruang wilayah, seperti penyesuaian kawasan industri dan letak pelabuhan. Serta posisi kawasan permukiman.
Terkait pengembangan kawasan strategis tersebut, tidak hanya menggunakan APBD Pemprov Jambi saja, namun ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Kalau menggunakan anggaran APBD Provinsi tidak akan cukup, sehingga diupayakan bagaimana ada bantuan dari APBN.
Terpisah, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar belum lama ini mengutarakan, Pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong pembentukan kawasan ekonomi khusus di wilayah pantai timur itu.
Dikatakan, terbentuknya kawasan ekonomi khusus itu, Pemprov Jambi mengupayakan melalui kerja sama secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
“Secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urusan jalan tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Sedangkan untuk pembentukan kawasan industri di wilayah timur Provinsi Jambi, pihaknya sedang melakukan studi kelayakan pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 198 hektare yang lahannya merupakan milik pemprov ini, yang berbatasan dengan areal kawasan Pelabuhan Muarasabak milik Pelindo II.
Dari hasil studi kelayakan tersebut diharapkan dapat rekomendasi yang realistis terkait dengan rencana pengembangan kawasan ekonomi pada lokasi tersebut. Sementara untuk meningkatkan konektivitas dengan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung, Pemprov Jambi juga telah menganggarkan LARAP dan amdal pembangunan rel kereta api penghubung `railway` Sumatera, dengan jalur rel kereta api menuju kawasan Ujung Jabung.
Ranperda KEK
Disebutkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada 2015 lalu telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung. Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi setempat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.
 |
| Design Pelabuhan Ujung Jabung Timur. Foto ist Dishub Provinsi Jambi |
Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung, hingga akhir Tahun 2018 belum ada perkembangan yang signifikan.
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDIP Timbul Silaban mengatakan, Raperda ini belum memuat dan mengatur zona risiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi.
Disebutkan, pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa risiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda. Selain itu, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantai timur menuju kawasan strategis Ujung Jabung.
Sementara Kadis PUPR Provinsi Jambi Ir M Fauzi MT baru-baru ini mengatakan, percepatan infrastruktur penunjang KSP Timur Jambi sebagai KEK, saat ini Provinsi Jambi butuh pembangunan pelabuhan yang cepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan wilayah timur sebagai kawasan ekonomi khusus.
Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga tetap didorong pembangunannya. Kini jalan akses menuju kawasan itu telah direncanakan oleh PUPR Provinsi Jambi.
"Ujung Jabung tetap dilakukan pembangunannya dan ini program strategis nasional, tetapi biayanya tidak sedikit, ada 4.200 hektare lahan. Artinya waktunya pun tidak akan singkat untuk membangun, sedangkan sekarang MEA sudah berlangsung. Untuk jangka panjang, Pelabuhan Ujung Jabung akan diwujudkan,” katanya.
Jalan Pelabuhan
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Ir Tetap Sinulingga mengatakan, bahwa PUPR Provinsi Jambi sudah membangun jalan di kawasan Pelabuhan Muarasabak menuju Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 42 kilometer.
“Dari Kota Jambi-Muara Sabak itu didanai APBN. Namun dari Muara Sabak-Ujung Jabung kita lakukan pembangunan dengan APBD. Pada tahun 2016 lalu sudah bebaskan 22 kilometer, sisanya 20 kilometer lagi sudah dibebaskan pada 2017 lalu,” katanya.
Kemudian, pada 2017 lalu juga telah dilakukan pembangunan jembatan di Sungai Rambut sepanjang satu kilometer dengan dana sebesar Rp300 miliar.
“Itu masuk skala prioritas dengan skema APBN masuk. Karena memang dana kita terbatas dan dimungkinkan dari APBN bisa dikerjakan disebabkan jalan yang ada di kawasan itu belum ada statusnya," ujarnya.
Dengan ditetapkannya kawasan strategis Pantai Timur, dan selesainya pembangunan dua pelabuhan di daerah itu diharapkan wilayah Jambi bagian timur bisa menjadi kawasan ekonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian daerah ini ke depan.
Tiga Bandara
Sebagai upaya peningkatan perekonomian di Provinsi Jambi, keberadaan tiga bandar udara (bandara) di Provinsi Jambi merupakan suatu pintu atau gerbang akses yang memadai. Selain pengembangan Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemprov Jambi juga fokus mengembangkan tiga bandar udara (airport) sejak tahun 2017.
Tiga bandara di Provinsi Jambi yang dikembangkan itu yakni Bandara Sultan Thaha di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Bungo di Kabupaten Bungo. Bandara Sultan Thaha Jambi kini sudah menuju taraf internasional sedangkan Bandara Bungo akan ditingkatkan fasilitas pendukungnya.
Sementara Bandara Depati Parbo Kerinci dikembangkan dalam upaya menunjang kabupaten itu sebagai pencitraan pariwisata Jambi.
Rencana pembangunan dua terminal di Bandara Sulthan Thaha yang seharusnya dilakukan pada 2019, dimajukan pembangunannya tahun 2017 dan 2018 kembali dibangun lagi dua terminal. Landasan pacu (runway) dari 2.220 meter juga akan diperpanjang menjadi 2.600 meter.
Transportasi udara sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah. Sebab itu dirinya berharap agar penerbangan dari dan ke Jambi semakin meningkat, baik dari sisi penambahan rute maupun dari sisi penambahan frekuensi penerbangan dari yang tersedia saat ini.
Terminalnya sekarang hanya 12.000 m2 dan akan ada tambahan 10.000 m2 lagi. Dengan pengembangan terminal tersebut memungkinkan akan dibuka untuk penerbangan internasional. Terkait lonjakan penumpang, dengan asumsi pada akhir 2016 ini mencapai 1,6 juta penumpang.
Dengan dikembangkannya pengembangan Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta tiga bandara di Jambi, diharapkan ke depan sektor perekonomian dan pariwisata Jambi dapat meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga. (Aslee Saragih)
